Ganto.co - Dalam rangka menimalisir dampak negatif bagi perkembangan anak pasca perceraian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Negeri Padang (UNP) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk salah satu riset di bawah LPPM UNP yang diketuai oleh Dr. Niken Hartati, S. Psi., M.A. dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan (FPK) UNP dengan Judul "Pengembangan Model Digital Self Help Book Untuk Meningkatkan Kualitas Co-parenting Pasca Perceraian Berbasis Budaya Matrilineal" di Ruang 207, lantai 2 Gedung FPK UNP. Acara ini diselenggarakan selama dua hari mulai tanggal 27 – 28 Agustus 2024.

Dr. Niken Hartati, S. Psi., M.A. selaku ketua dalam penelitian riset ini menyampaikan bahwa acara FGD ini adalah rangkaian dari kegiatan penelitian yang didanai oleh kemendikbudristek yang ditujukan untuk menjaring atau mengeksplorasi berbagai perspektif dari panelis dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda.

"Pada sesi pagi ini ada ninik mamak dan bundo kandung, kemudian sesi siang nanti ada alim ulama dan besok juga ada cendekiawan yang diwakili oleh peneliti-peneliti dari budaya Minangkabau," jelasnya.

Niken menjelaskan bahwa penelitian ini di latar belakangi karena melihat peningkatan angka perceraian yang tidak bisa dihindari serta adanya dampak negatif yang ditimbulkan bagi perkembangan anak pasca perceraian orang tua.

"Penelitian ini ditujukan untuk membuat sebuah intervensi, untuk menimalisir dampak negatif dari perceraian orang tua bagi anak-anak di dunia," tuturnya.

Terkait dengan keunggulan dari produk yang akan diciptakan, Niken memastikan bahwa keterbaruan ini nantinya akan menjadi intervensi mandiri dan bersifat low budget.

"Artinya nanti orang yang memanfaatkan produk kami tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk bisa mengakses ilmu yang terdapat di dalam buku itu. Kemudian tentu dampak yang lebih jauh lagi menurunnya dampak negatif perceraian orang tua bagi anak," ujarnya.

Lebih lanjut, Niken berharap hasil dari penelitian riset ini bisa menjadi salah satu kebijakan publik. "Minimal di Sumatra Barat dulu, ya," tutupnya.