Ganto.co - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat (BEM SB) melakukan aksi demo untuk menanggapi revisi UU pilkada yang akan dilakukan oleh panitia kerja revisi UU Pilkada. Aksi ini dilakukan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pada Kamis (22/08).

Tidak hanya dari kalangan mahasiswa dan dosen, tapi aksi ini juga turut diikuti oleh berbagai golongan masyarakat. Dalam aksi ini, Unit Kegiatan Wadah Pengkajian dan Pengembangan Sosial Politik (UK WP2SOSPOL) Universitas Negeri Padang (UNP) memiliki empat tuntutan dalam demo yang dilayangkan kepada Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Tuntutan tersebut berupa kecaman keras segala bentuk Dinasti Politik di Indonesia, menentang dengan keras upaya Baleg DPR RI yang berupaya menganulir putusan Mahkamah Nomor 60/PUU-XXII/2024.3. Menuntut DPR RI mengembalikan marwah demokrasi dengan taat kepada Kontitusi UUD 1945.4, dan menuntut DPR RI menjaga cita-cita reformasi dengan berpegang teguh pada putusan Mahkamah Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Menanggapi hal tersebut, Azizul Idal Amri selaku ketua umum UK WP2SOSPOL berharap dengan adanya aksi ini DPR mendengarkan dan menggunakan nurani dalam mendukung putusan MK.

"Sudah seharusnya pihak pemangku kepentingan terkait (stakeholders) bisa memahami tugas dan pokok fungsinya masing-masing dengan mengedepankan keadilan dan demokrasi. Kesadaran itu yang harus mereka punya. Orang-orang DPR itu juga tahu ini salah, karena itu mereka harus kembali ke nurani masing-masing. Harapan lainnya ialah menolak dengan penuh terhadap politik dinasti di Indonesia," ujarnya.