- Gelar diskusi umum Armadilog, Unit Kegiatan Wadah Pengkajian dan Pengembangan Sosial Politik (UK-WP2SOSPOL) mengangkat tema "Perppu Ciptaker Disahkan: Pengangkatan Konstitusi Terencana?". Kegiatan ini berlangsung via zoom meeting, Selasa (28/3).

Kegitan ini mendatangkan pemateri Feri Amsari, M.H., LL, M, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas (UNAND) dan Indira Suryani, S.H, M.H. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

Feri selaku pemateri pertama menyampaikan perspektifnya terhadap Perppu Ciptaker ini.

"Gambaran saya terkait undang-undang ini memang dari awal sudah diniatkan untuk kepentingan investasi dan terkesan dipaksakan," tuturnya.

Feri mengatakan bahwa ada perbedaan model Omnibus law pada UU Cipptaker ini dengan UU No 12 tahun 2011.

"Pada UU No 12 tahun 2011 tidak ada dikenal konsep Omnibus law dengan berbagai tema yakni satu paket UU mengandung banyak tema di dalamnya. Dari dulu UU Omnibus law hanya mengandung satu tema saja," paparnya.

Disamping itu, menurut pandangannya Perppu Ciptaker ini tidak memenuhi syarat konstitusional lahirnya sebuah Perppu.

"Suatu Perppu lahir jika ada tiga kondisi, yang pertama terjadinya kekosongan hukum atau ada hukum tapi tidak menyelesaikan masalah. Kedua, ada keaadaan yang memaksa serta yang ketiga dibutuhkan waktu yang cepat katan kepentingan yang memaksa tadi," jelasnya.

Lebih lanjut, beliau juga mengatakan adanya kejanggalan dalam pengesahan Perppu ini menjadi UU.

"Prosedural pengesahan Perppu, harus di objektifkan dalam sidang paripurna DPR berikutnya yakni pada Januari-Febuari. Namun ternyata lewat dan dipindahkan ke bulan Maret sehingga otomatis Perppu ini dinyatakan tidak berlaku," jelasnya.

Lebih lanjut, Feri berharap diskusi ini dapat memberikan sedikit gambaran kepada mahasiswa tentang problematika serius yang tengah dihadapi saat ini.

"Saya berharap teman-teman semua bersatu padu memperkuat barisan, jangan sampai negeri ini dikuasai oleh rezim otoriterisme,"tutupnya.