Ganto.co - Setelah sepekan lebih berturut-turut didatangi massa aksi, pemerintahan Sumatera Barat (Sumbar) sepakat tolak pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan meminta pemerintah pusat bertanggungjawab atas kebijakan tersebut.

Aliansi Rakyat Menggugat menuntut Gubernur Sumbar Mahyeldi sebagai ketua Forkopimda Sumbar menginstruksikan seluruh Kepala Daerah di Sumbar untuk menyatakan penolakan atas pencabutan subsidi BBM, hal ini disampaikan dalam audiensi yang bertempat di ruang rapat asisten 1 Gubernur Sumbar, Rabu (14/9).

Mahyeldi yang diwakili Devi Kurnia SH., MM., selaku Asisten I menyatakan bahwa Pemerintah Sumbar juga keberatan dengan pencabutan subsidi BBM tersebut, dimana hal ini akan membebankan anggaran operasional, sehingga membutuhkan penyesuaian kedepannya.

"Ikolah parasaian basamo awak, ndak ka mungkin lo kami kagadang dengan naiak BBM dan sagalo macamnyo. Itulah pasti membebani biaya pemerintah daerah sendiri (ini menjadi penderitaan kita bersama, kami tidak akan besar dengan naiknya BBM dan lainnya. Karena itu akan membebani biaya pemerintah daerah sendiri)," ujarnya.

Devi mengatakan bahwa tuntutan tersebut telah dimasukkan dalam agenda pembahasan Forkopimda.

"Terkait tuntutan yang lapan, ambo (saya) menyampaikan kepada pak jef sebagai Kesbangpol akan memasukkannya dalam rapat Forkopimda," tambahnya.

M Hafiz Al Habsy selaku Penanggungjawab aksi tersebut menjelaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini tidak lagi aspirasi, melainkan eksekusi untuk meringankan beban masyarakat.

"Kami tidak percaya lagi dengan penyampaian aspirasi Kepada legislatif. Kondisi saat ini tidak lagi membutuhkan aspirasi melainkan eksekusi untuk meringankan beban masyarakat sehingga kami mendatangi pihak eksekutif daerah, yang secara konstitusional memiliki fungsi legislasi," ujarnya.

Sementara itu, Al Mukhollis Siagian Aktor Intelektual Aliansi Rakyat Menggugat menambahkan bahwa tidak sepantasnya pemerintah membebankan sisi negatif kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat dalam hal ini yang dimaksud adalah pencabutan subsidi BBM.

"Ketidakterimaan terhadap perilaku pemerintah pusat yang dinilai selalu membebankan kebijakan-kebijakan yang memiliki sisi negatif kepada rakyat, dalam hal ini pencabutan subsidi BBM dan kaitannya dengan penanganan inflasi yang tinggi," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Yoga Adiansah Nasir Koordinator Umum Aliansi Rakyat Menggugat mengamini sikap yang ditunjukkan Pemerintah Daerah, namun ia bersama seluruh elemen Aliansi Rakyat Menggugat tetap akan mengawal tuntutan tersebut hingga adanya perubahan kebijakan yang meringankan masyarakat