Willia Dara Rosandy

Akhir-akhir ini kita kita kembali mendengarkan berita saudara kita yang ada di Merauke. Bukan berita gembira yang kita dapatkan malah sebaliknya, kita dengan hati yang berat dan penuh kepedihan telah menyaksikan secara menyedihkan kekejaman yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua terhadap masyarakat.

Tindakan mereka telah merenggut nyawa, menghancurkan harapan, dan menghantam keamanan serta kesejahteraan masyarakat Papua. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan kekerasan dan teror yang diterapkan oleh KKB. Mereka telah melanggar hak asasi manusia, merampas kedamaian, dan menyebarkan ketakutan di antara saudara-saudara kita di Papua.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua memiliki akar sejarah yang kompleks dan beragam. Konflik di Papua telah berlangsung selama beberapa dekade, dimulai sejak era penjajahan Belanda dan berlanjut hingga masa kemerdekaan Indonesia.

Pada era kolonial Belanda, ketegangan antara penduduk asli Papua dengan pemerintah kolonial meningkat, terutama terkait dengan klaim atas Kedaulatan Papua. Setelah Papua menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1969 melalui "Plebisit Papua", ketidakpuasan terhadap Pemerintahan Indonesia masih ada di kalangan sebagian masyarakat Papua.

Selama beberapa dekade berikutnya, kelompok-kelompok separatis Papua muncul, menuntut kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar dari Pemerintah Pusat Indonesia. Konflik bersenjata mulai intensif di wilayah tersebut, dengan kelompok bersenjata yang terlibat dalam serangan terhadap aparat keamanan dan infrastruktur.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua orang Papua terlibat dalam gerakan separatisme atau menjadi bagian dari KKB. Banyak warga Papua yang memilih untuk mengejar perubahan melalui jalur politik dan dialog damai.

Dalam gelombang konflik di Papua yang terus membara, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah tindakan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) Papua yang semakin merajalela memerlukan intervensi hak asasi manusia (HAM)?

Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa kekerasan yang terus berlanjut telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat Papua. Namun, perlukah tindakan HAM untuk menanggapi situasi ini?

Beberapa pihak mendukung intervensi HAM sebagai langkah untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia yang terancam oleh tindakan KKB.

Mereka berpendapat bahwa kehadiran HAM dapat membantu mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh semua pihak, termasuk aparat keamanan. Namun, di sisi lain, ada juga kekhawatiran bahwa intervensi HAM dapat mengakibatkan lebih banyak ketegangan dan konflik di wilayah tersebut.

Beberapa pihak khawatir bahwa campur tangan HAM dapat disalahgunakan atau dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu, baik dari dalam maupun luar Papua.Dalam menanggapi masalah ini, perlu dilakukan pendekatan yang bijaksana dan berimbang.

Pemerintah harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya bertujuan untuk menindak KKB, tetapi juga untuk mengatasi akar penyebab konflik serta meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat Papua dalam proses pembangunan.

Selain itu, perlu ada dialog yang lebih terbuka dan inklusif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua pemangku kepentingan di Papua untuk mencari solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, konflik di Papua dapat diatasi secara efektif tanpa mengorbankan hak asasi manusia.

Disini kita akan kembali melihat peran yang dapat dilakukan oleh HAM terhadap konflik saudara-saudara kita di Papua :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Kekerasan yang terjadi dalam konflik KKB Papua sering kali melanggar hak asasi manusia, baik oleh aparat keamanan maupun oleh kelompok bersenjata. Intervensi HAM diperlukan untuk melindungi warga sipil dari pelanggaran hak-hak mereka, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan, dan hak atas kebebasan berekspresi.

2. Akuntabilitas: Penegakan HAM memastikan bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia, baik dari pihak aparat keamanan maupun KKB, bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini mencakup penyelidikan, pengadilan, dan hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran HAM.

3. Dialog dan Rekonsiliasi: Pendekatan HAM dapat memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat Papua. Ini penting untuk membangun kepercayaan, memperbaiki hubungan yang rusak, dan mencari solusi jangka panjang untuk konflik.

4. Pencegahan Konflik: Melalui promosi hak asasi manusia, termasuk hak-hak politik, ekonomi, dan sosial, upaya pencegahan konflik dapat ditingkatkan. Memberdayakan masyarakat Papua dalam hal hak-hak mereka dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan inklusi sosial.

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa intervensi HAM harus dilakukan dengan bijaksana dan berimbang, tanpa memihak pada satu pihak tertentu.

Hal ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga HAM, masyarakat sipil, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang efektif dan berkelanjutan di Papua.

Disini dapat saya simpulkan, menurut pendapat saya, intervensi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menanggapi kasus KKB di Papua sangatlah penting.

Kekerasan yang dilakukan oleh KKB telah melanggar hak asasi manusia masyarakat Papua, termasuk hak atas kehidupan, keamanan, dan kebebasan. Intervensi HAM diperlukan untuk melindungi warga sipil dari pelanggaran hak-hak mereka dan memastikan bahwa pelaku kekerasan, termasuk anggota KKB, bertanggung jawab atas tindakan mereka.

HAM juga dapat memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat Papua, yang merupakan langkah penting menuju perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.

Dengan demikian, upaya HAM perlu didukung dan diperkuat untuk menegakkan keadilan dan hak asasi manusia di Papua.